Sejumlah Fraksi DPR Sepakat akan Bentuk Pansus Freeport

JAKARTA, BLOKBERITA -- Sejumlah fraksi lintas koalisi di parlemen mendorong terbentuknya panitia khusus (pansus) Freeport. Hal itu menanggapi maraknya kegaduhan politik akibat rekaman suara yang direkam Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Maroef Sjamsoeddin.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menegaskan dukungan partainya terhadap usulan penggunaan hak angket DPR. Dia menilai, kemelut prokontra perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia sudah membuat kegaduhan.

" Kami pasti dukung. Ini menyangkut kepentingan nasional kita," kata Masinton Pasaribu dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (12/12).

Anggota Komisi III DPR itu menambahkan, korporasi asal Amerika Serikat (AS) tersebut sudah puluhan tahun bersikap sok kuasa di Bumi Cendrawasih. Dengan mudah, Freeport melakukan lobi-lobi politis agar setelah kontrak karyanya usai pada 2021, PTFI bisa terus lanjut dan mengeruk emas lebih banyak lagi.

Masinton pun menegaskan, kini adalah saatnya membuka kedok PTFI sejak korporasi itu mulai bercokol di Indonesia pada saat runtuhnya pemerintahan Sukarno silam. Dia bahkan menyebut, Freeport sebagai kolonialisme gaya baru yang bertentangan dengan cita-cita Trisakti Presiden Joko Widodo.

" Mereka merasa punya hak. Emas di Papua itu seakan-akan menjadi hak mereka, bukan hak kita. Rangkaian inilah yang harus kita dalami (melalui pansus)," kata Masinton.

Gokar dan PAN Setuju Pansus

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau akrab disapa Ical mendukung langkah Dewan Perwakilan Rakyat yang ingin membentuk panitia khusus (pansus) Freeport. Menurut dia, pembentukan pansus itu akan mengungkap seluruh permasalahan yang ada selama ini, juga terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto.

" Setuju, setuju," kata Ical di Hotel Sari Pan Pacific, Sabtu, 12 Desember 2015. Ical menegaskan pansus itu nantinya tidak akan mempengaruhi hubungan antara pemerintah dan Dewan. Justru akan memberikan kejelasan terkait dengan mekanisme perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.

" Ini yang mesti kami hadapi nanti, bukan masalah tetek bengek seperti sekarang ini. Freeport, ya, diurusin perpanjang atau tidak. Kalau diperpanjang, saya katakan seumpamanya minyak dan gas bisa dengan kontraktor production sharing, kenapa pertambangan enggak bisa?" ujarnya. "Kita tak perpanjang Freeport kemudian kita jadikan mereka kontraktor production sharing."

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan diperlukan pembentukan panitia khusus Freeport. Menurut dia, pansus ini bisa membongkar keberadaan Freeport di Indonesia. Menurut Fadli, pansus digunakan untuk mengorek masalah yang sebelumnya tidak tersentuh.

Dengan pansus ini, Fadli yakin akan terlihat kelompok mana yang tidak ingin ada transparansi di Indonesia. “Tidak ada perlakuan istimewa. Di Papua, tidak semua wilayah bisa dimasuki di Freeport," tuturnya.  

Sementara itu Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto, pihaknya sangat mendorong agar panitia khusus Freeport itu segera terwujud.

" PAN mendukung usulan (pembentukan) pansus. Saya kira, lebih cepat lebih baik. Dan saya siap menjadi salah satu inisiator. Sehingga kita bisa membongkar semuanya," ujar anggota Komisi II DPR RI itu dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (12/12).

Lebih lanjut Yandri Susanto, mengatakan kisruh Freeport menguji apakah bangsa Indonesia bisa bersatu atau tidak. Freeport dianggap telah melakukan bisnis semaunya.

 " Pansus harus bisa membongkar siapa yang selama ini terlibat dengan melakukan investigasi," pungkasnya. 

[ bin / rol / tempo ]





View

Related

POLITIK 3643365280462133841

Posting Komentar

Follow us

Terkini

Facebook

Quotes



















ads

loading...

Connect Us

loading...
item