Mahmoud Abbas: Pemerintah Persatuan Baru Harus Sahkan Landasan Politik PLO

RAMALLAH, BLOKBERITA -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas "telah berkonsultasi" dengan HAMAS mengenai pembentukan pemerintah persatuan baru, dan ia bertekad pemerintah mendatang mesti berisi landasan politik Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), kata seorang pejabat senior Palestina.

Pejabat tersebut mengatakan kepada Xinhua, Sabtu (20/6) Presiden Palestina itu bermaksud membentuk pemerintah persatuan dengan dasar yang lebih luas sehingga mensahkan sikap politik PLO, organisasi yang dipelopori almarhum Yasser Arafat.

" Menurut orientasi politik baru, mungkin untuk bersepakat dengan HAMAS mengenai pembentukan pemerintah persatuan yang mamu menghadapi tantangan yang datang dan melaksanakan tugas menuju diakhirinya perpecahan di dalam tubuh Palestina," kata pejabat tersebut.

Pada Senin (22/6), Abbas dijadwalkan memimpin pertemuan Komite Eksekutif PLO di Kota Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, guna membahas pembentukan pemerintah persatuan Palestina.

Perdana Menteri Pemerintah konsensus Rami Hamdallah dijadwalkan menghadiri pertemuan tersebut.

Pemerintah konsensus yang dipimpin Hamdallah meletakkan jabatan pada Rabu (17/6), dan menunggu pertemuan Senin untuk memutuskan pemerintah baru.

Sementara itu, Sami Abu Zuhri selaku Juru Bicara HAMAS di Jalur Gaza mengatakan, gerakannya diberitahu mengenai apa yang harus ditawarkan Abbas mengenai pemerintah mendatang, dan gerakannya telah menolak usul tersebut.

" Tak ada kontak resmi dengan HAMAS mengenai pembentukan pemerintah baru, kecuali satu-satunya kontak saat gerakan ini diberitahu mengenai tawaran Abbas untuk membentuk pemerintah persatuan yang lebih luas," kata Abu Zurhi.

Ia menyatakan, "Tawaran ini ditolak. Abbas tak memiliki hak untuk membuat perubahan apa pun mengenai pemerintah, tapi melalui kesepakatan dengan semua faksi Palestina, termasuk HAMAS."

Abu Zuhri mengeluh bahwa Abbas tidak berkonsultasi atau berkoordinasi dengan HAMAS mengenai langkah apa pun yang berkaitan dengan pemerintah baru.

Ditambahkannya, "Posisi kami jelas bahwa setiap perubahan harus dibuat melalui koordinasi dengan semua faksi."

Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS) bukan bagian dari PLO, dan juga telah menolak untuk mengikuti landasan politik penting organisasi tersebut, termasuk pengakuan bagi negara Yahudi.

Amind Maqbool selaku Sekretaris Jenderal Dewan Revolusioner Faksi Fatah, pimpinan Abbas, mengatakan HAMAS memiliki hak untuk menolak atau tidak menerima landasan politik PLO.  

[ kgb / antara ]
View

Related

GLOBAL 4101758183317054058

Posting Komentar

Follow us

Terkini

Facebook

Quotes



















ads

loading...

Connect Us

loading...
item