Pertaruhan SBY Jadi Ketua Umum PD Lagi Hingga 2020

SURABAYA, BLOKBERITA -- Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat (PD) periode 2015-2020. SBY merupakan calon tunggal dan terpilih menjadi ketua umum secara aklamasi.

Persetujuan peserta Kongres IV Partai Demokrat langsung dibuat jadi keputusan oleh ketua sidang, EE Mangindaan. Saat memimpin sidang, Mangindaan didampingi Syarief Hasan, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Amir Syamsuddin.

" Menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua umum terpilih DPP Partai Demokrat periode 2015-2020," kata Mangindaan saat membacakan SK penetapan SBY sebagai ketua umum, Selasa (12/5/2015), di Hotel Shangri-La, Surabaya, Jawa Timur.

Setelah ini, agenda akan dilanjutkan dengan pembentukan formatur DPP Partai Demokrat periode 2015-2020. SBY akan memimpin langsung tim formatur tersebut.

" Jadi kita serahkan pada ketua umum terpilih," ujar Mangindaan.



Pertaruhan SBY dan PD

 " Partai modern harus berangkat dari platform dan mesin partai. Jangan bergantung pada figur ”
   ( SBY,30/3/2013 )


Pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono di atas - yang disampaikannya setelah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (PD) dalam Kongres Luar Biasa di Bali 2013, menjadi potret bahwa partai ini belum kuat meneguhkan diri sebagai partai modern. Partai Demokrat (PD) masih berkutat dan berporos kepada figur SBY.

Menguatnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai figur utama tidak lepas dari besarnya peran Presiden ke-6 Republik Indonesia ini di partai berlambang segitiga emas tersebut. Lihat saja sebelum terpilih sebagai Ketua Umum, SBY sudah merangkap jabatan sebagai Ketua Majelis Tinggi, Ketua Dewan Pembina, dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

Padahal, jika merujuk pernyataan SBY soal partai modern, sentralisasi kekuasaan pada satu sosok bertentangan dengan prinsip sistem partai politik modern. Dalam pendekatan ilmu politik, partai politik modern dibangun berdasarkan sistem organisasi yang kuat dan modern, memberlakukan merit sistem dalam proses politik di internal partai, serta bersifat egaliter dan terbuka. Partai politik yang modern menghindarkan diri dari gejala oligarki.

Jika merujuk pendekatan tersebut, tidak ada yang bisa memungkiri bahwa sistem keorganisasian PD lebih banyak dalam bayang-bayang sosok SBY. Jajak pendapat Kompas mencatat lebih dari 70 persen responden menilai partai ini tidak bisa dilepaskan dari figur SBY. Penilaian ini disampaikan baik oleh responden pemilih PD maupun yang bukan pemilih PD.

Responden pemilih PD tidak saja melihat sulitnya melepaskan figur SBY dari partai, namun juga memandang besarnya kebutuhan partai terhadap kehadiran sosok SBY. Sebanyak 87,7 persen responden pemilih partai ini menyebut SBY masih dibutuhkan demi kelangsungan partai. Bahkan tiga dari empat responden memandang SBY adalah PD itu sendiri. Ada personalisasi yang terbangun dari partai yang didirikan pada 9 September 2001 ini. Sekali lagi, pengakuan tersebut dinyatakan oleh pemilih PD maupun yang bukan pemilih PD.

Kinerja partai

Selain terkait figur SBY, kinerja juga menjadi faktor bagi masa depan partai. Sepuluh tahun menjadi partai politik pemerintah, membuat PD dianggap identik dengan pemerintah. Hasil sejumlah jajak pendapat Kompas terkait kinerja pemerintahan SBY sepanjang sepuluh tahun terakhir (2004-2014) mencatat bagaimana penegakan hukum menjadi isu yang cenderung melahirkan pesimisme publik. Hal yang sama juga dilihat publik pada kinerja PD.

Hal ini khususnya terlihat dari penilaian pada kinerja penegakan hukum dan pemberantasan KKN. Dua bidang ini cenderung dinilai belum digarap secara serius oleh PD.

Pada Pemilu 2014, PD meraih 12,7 juta suara (10,2 persen). Perolehan suara PD di Pemilu 2014 memang lebih kecil jika dibandingkan dengan perolehan suaranya di Pemilu 2009 yang mencapai 21,2 juta (20,4 persen). Namun, perolehan suara di Pemilu 2014 ini, jumlahnya masih lebih tinggi dibandingkan perolehan suara PD saat mengikuti pemilu 2004 yang hanya 8,4 juta suara (7,4 persen). Faktor SBY disinyalir menjadi kunci yang turut mempertahankan posisi politik PD sebagai partai menengah di panggung politik Indonesia.

SBY dan Kongres

Jika upaya membangun partai politik modern semata mengandalkan sosok, diyakini tidak akan membuat partai tersebut beranjak menuju modern. Platform dan sistem organisasi partai yang mapan, seperti yang dinyatakan SBY di atas, adalah pilar utama bangunan partai modern. Sayangnya, ada kecenderungan tetap mengarahkan SBY tetap sebagai pilar utama.

Harus diakui SBY adalah figur utama dalam diri PD. Jajak pendapat Kompas pun mencatat separuh lebih responden setuju SBY maju kembali sebagai ketua umum di kongres tahun ini. Sikap ini terlebih lagi juga dinyatakan oleh responden pemilih PD. Sebanyak 83,8 persen dari mereka setuju SBY mencalonkan diri sebagai ketua umum.

Meskipun demikian, ada kecenderungan SBY lebih dilihat sebagai simbol pemersatu di internal partai. Tidak semua responden pemilih Demokrat mengakui bahwa kepemimpinan partai harus dipegang oleh SBY. Separuh lebih responden tidak setuju dengan anggapan bahwa partai ini akan mengalami kemunduran jika tidak dipimpin oleh SBY.

Apalagi jika mengingat pernyataannya ketika terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum pada KLB Partai Demokrat di Bali tahun 2013, SBY mengaku dirinya bersedia menjadi ketua umum dengan syarat jabatan itu diemban sementara. Adanya upaya mengajukan kembali SBY sebagai ketua umum, apalagi dengan cara aklamasi, akan menjadi pertaruhan politik bagi SBY dan PD, apakah akan tetap bertumpu penuh kepada figur SBY atau dengan gerak cepat menjadikan figur tersebut sebagai inspirasi untuk memperkuat sistem organisasi kepartaian yang mengantarkan partai ini lebih modern dan terbuka.

[ bmw / kmps ]
View

Related

TOKOH 5605725325423888538

Posting Komentar

Follow us

Terkini

Facebook

Quotes



















ads

loading...

Connect Us

loading...
item