Jokowi Berada Pada Zona Turbulensi

JAKARTA, BLOKBERITA — Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menilai, Presiden Joko Widodo berada di zona yang turbulensi (tidak stabil). Hal itu, menurut Ari, berdasarkan pada situasi politik yang terjadi setelah enam bulan masa awal pemerintahan.


" Jokowi sekarang berada di zona ketidakstabilan. Salah satunya disebabkan kondisi ekonomi yang tidak baik sehingga terjadi titik gejolak sosial," ujar Ari dalam diskusi publik di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Minggu (24/5/2015).

Menurut Ari, implementasi jargon politik, seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hingga kedaulatan politik, belum terlihat. Rencana-rencana jangka menengah, seperti pembangunan infrastruktur, berpotensi melambat.

Kementerian bidang hukum dan ekonomi dinilai mengalami kemunduran. Hal ini mengakibatkan menurunnya tingkat kepuasan publik. Para anggota kabinet juga dinilai tidak memiliki cara komunikasi yang matang, baik kepada masyarakat, maupun kepada lembaga lainnya, termasuk DPR.

Peneliti PARA Syndicate, Toto Sugiarto, mengatakan, setelah melalui enam bulan pertama, pemerintah belum mampu membayar ekspektasi publik yang tinggi terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

" Rakyat yang sangat terbebani dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok kemudian diteror dengan keberadaan beras plastik. Ini berarti tidak ada pengawasan dari luar dan dalam oleh pemerintah," kata Toto.

Menurut Toto, sebagai pemimpin, Jokowi dituntut memiliki suatu keberanian untuk keluar dari zona yang tidak stabil. Jokowi harus berani mengambil risiko demi menyelamatkan pemerintahan. Pada kondisi saat ini, perombakan kabinet bukan lagi dipandang sebagai hak prerogatif Presiden, melainkan sebagai satu-satunya jalan untuk menuntaskan permasalahan.
Kecewa dengan Presiden Bukan Menterinya

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mendukung wacana perombakan atau reshuffle kabinet kerja. Namun, di sisi lain, ia khawatir wacana itu dimanfaatkan atas kepentingan politik tertentu untuk mendapatkan kekuasaan.

" Jangan-jangan orang tidak puas pada Jokowi, bukan pada menterinya," ujar Ray dalam diskusi publik di Kantor Para Syndicate, Jakarta Selatan, Minggu (24/5/2015).

Ray mengatakan, pada kenyataannya, kinerja kementerian, khususnya di bidang ekonomi, melambat. Mau tidak mau, hal itu menuntut adanya perubahan penanggung jawab kementerian.

Namun, menurut Ray, sebelum memutuskan untuk melakukan reshuffle kabinet, Presiden Joko Widodo harus benar-benar memastikan kebijakannya tersebut tidak diintervensi oleh kepentingan politik. Jokowi diminta untuk mengantisipasi agar kebijakan reshuffle tidak menimbulkan masalah baru.

Ray mencurigai, pihak-pihak dengan sejumlah kepentingan politik berbeda, yang berseberangan dengan pemerintah, berusaha mendapatkan kekuasaan dari lemahnya pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Hal itu, sebut Ray, merupakan upaya untuk mengubah komposisi kementerian menjadi dominasi partai politik.

" Bagaimanapun, partai politik selalu menjadi dominan. Jangan-jangan ini upaya untuk mengubah komposisi kementerian menjadi 60 persen parpol dan 40 persen nonparpol," kata Ray.

Untuk itu, Ray meminta agar Presiden melakukan kajian sebelum melakukan perombakan anggota kabinet. Menurut dia, reshuffle harus benar-benar dilakukan demi memperbaiki kebijakan pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat.  

[ bmw / kmps ]
View

Related

NASIONAL 523771922986783299

Posting Komentar

Follow us

Terkini

Facebook

Quotes



















ads

loading...

Connect Us

loading...
item